Melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel), pemerintah setempat diharapkan dapat memastikan bahwa data masyarakat yang masuk sebagai penerima bantuan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini juga bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dapat tepat sasaran.

Baca juga:Diky Candra: Wayang Golek Harus Dijaga, Musrenbang Tasikmalaya Pun Tampil Berbeda

Selain itu, keterlibatan RT dan RW dinilai menjadi elemen penting karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial ekonomi warga di lingkungannya.

Dengan adanya koordinasi antara BPS, Kemensos, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, diharapkan proses verifikasi data sosial dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan mampu meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Reporter: Dit

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini